USBN Menjadi USP, Tetap Kedepankan Tupoksi

Sidik Purnomo selaku Kasi Pendidikan Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Kediri.

KEDIRI – JYBMedia: Proses Ujian Sekolah di tingkat SMK sudah berjalan sejak Senin (24/02/2020) kemarin di seluruh Kediri, tapi ada yang berbeda dari ujian yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Memang, dulu ujian sekolah bernama Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), jadi ada beberapa soal yang memang murni sisipan dari rancangan Pemerintah Pusat yang bertangung dari Kementrian Pendidikan. Sedangkan, sesuai Permendikbud nomor 43 tahun 2019, disesuaikan Ujian Sekolah murni yang mengolah sekolah, sehingga ada pergantian nama dan tupoksi.

Sidik Purnomo selaku Kasi Pendidikan Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Kediri, menjelaskan, dulunya USBN menjadi Ujian Satuan Pendidikan, karena Satuan Pendidikan berhak mengatur tingkat kapasitas anak didiknya. Tapi,regulasi tingkatan soal tetap ada di Cabang Dinas Pendidikan yang mengaturnya.

“Yang dilakukan satuan pendidikan itu disebut Ujian Sekolah atau sekarang namanya Ujian Satuan Pendidikan (USP), sedangkan penilaian yang dilakukan pemerintah berupa Ujian Nasional (UNBK). Hingga, USBN dikembalikan kepada sekolah. Kalau dulu, Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada saat itu, ada sekitar 25% itu soal anchor atau soal yang disiapkan oleh pemerintah yang disisipkan ke Ujian Satuan Pendidikan. Makanya, disebut Ujian Sekolah Berstandar Nasional ini menyalahi aturan, karena yang namanya penilaian hasil belajar satuan pendidikan itu ya seharusnya miliknya Satuan Pendidikan atau Sekolah” urainya.

Menurutnya, kenapa harus dikembalikan ke sekolah, karena satuan pendidikan faktornya banyak dari segi fasilitas, peserta didik, maupun SDM Guru atau Pendidiknya. Sehingga, pertimbangan itu sudah benar dan tidak membebani sekolah untuk kelulusan. Ia juga menambahkan, di Kediri juga sudah tidak ada yang berbasis kertas pada setiap ujiannya dari USP hingga UNBK.

“Tahun kemarin 25% itu yang buat soal adalah Pemerintah dengan Permendikbud 43 itu dikembalikan pada aturan yang seharusnya, dan penilaian harus 100 persen dari sekolah. Kemampuan setiap daerah itu berbeda-beda, kalau semua distandarkan secara Nasional fasilitasnya tidak sama, peserta didiknya tidak sama, SDM gurunya tidak sama, tapi masa ujiannya disamakan. Jadi, di Kediri sudah tidak ada ujian yang berbasis kertas, dan emua sudah komputerisasi” imbuhnya.

Sidik juga berharap, di Kediri tingkat kelulusan bisa 100 persen, karena mempengaruhi indeks pertumbuhan masyarakat, dengan standar sesuai Tupoksi. Tujuanya, agar penentuan kelulusan pihak satuan pendidikan yang menentukan.

“ Harapannya, bisa 100 persen, untuk nilai ujian nasional.Ya, paling tidak 55 rata-rata, tetep ada passing grade kelulusan, dan itupun ditentukan Satuan Pendidikan. Jadi, Satuan Pendidikan berhak menentukan nilai minimalnya.Bisa jadi, tidak sama setiap Satuan Pendidikan. Ini bedanya, bahwa Ujian Nasional, sudah tidak lagi menentukan tingkat kelulusan” tutupnya.(ogi/bud)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here