Bukan Banding, Tapi Diskon UKT

Senin 11 Mei ,wakil kementerian agama dan direktur pendidikan Islam kembali menjelaskan bahwa pengajuan banding uang kuliah tunggal pada pimpinan PTKIN adalah solusi bagi keresahan mahasiswa untuk meringankan beban pembayaran ukt/SPP, hal ini bertolak belakang dengan harapan dan tuntutan mahasiswa untuk diskon UKT.

Pembahasan ini dilakukan saat raker (rapat kerja) oleh DPR RI komisi VIII bersama kementerian agama RI untuk membahas haji dan isu faktual lainnya, termasuk kepastian uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa PTKIN.

“Kami telah menyampaikan aspirasi mahasiswa pada 4 Mei lalu, dalam audiensi bersama DPR RI komisi VIII bersama dengan Dema PTKIN dan dipandu langsung oleh Yandri Susanto, SPt. selaku ketua DPR RI .” (Qori : Presma IAIN Kediri)

Kemudian Di akhir pertemuan pada audiensi virtual tersebut ketua DPR RI komisi VIII sepakat dengan Aspirasi mahasiswa dan akan ikut menyampaikan kepada kementerian agama untuk bersama diperjuangkan.

Maka benar hal tersebut sudah dipenuhi oleh Yandri selaku ketua DPR RI komisi VIII saat menjadi pimpinan rapat kerja bersama kementerian agama pada Senin kemarin.
Selain membahas tentang kemelut haji, kecemasan mahasiswa PTKIN pada nasip UKT dan perkuliahan juga menjadi topik pembahasan.

Tidak hanya dari ketua DPR RI komisi VIII , Tapi beberapa anggota rapat juga ikut menyuarakan kepastian UKT ,bahkan langsung menganjurkan untuk dilaksanakan diskon UKT dan pemberian paket data untuk mahasiswa.

Rapat virtual yang langsung ditayangkan melalui YouTube tersebut tentunya dapat dilihat oleh khalayak umum, khususnya mahasiswa yang memang menunggu pembahasan terkait UKT. Terbukti banyak sekali ditulisakan pada laman komentar tayangan tentang UKT .

“sangat disayangkan berjalannya rapat virtual tersebut, bahwasanya beberapa tuntutan mahasiswa sudah disampaikan kepada Kemenag, akan tetapi tidak ditanggapi oleh menteri dan wakil menteri, bahkan tidak dihiraukan. Menteri yang datang terlambat pada rapat virtual tersebut juga tidak menyinggung pembahasan terkait UKT dan tuntutan mahasiswa.” (Fina : Presma IAIN Jember)

Hanya kembali dijelaskan oleh wakil menteri, dirjen Pendis alasan ditiadakannya diskon UKT dengan ditariknya surat edaran terkait diskon UKT dan memberikan solusi pengajuan banding UKT sebagai solusi berkeadilan dan keterbukaan untuk memudahkan mahasiswa.

Dengan tanggapan singkat dari dirjen Pendis dan wakil menteri agama dirasa tidak mewakili keresahan mahasiswa, dengan menulis kan dikolom komentar saat rapat berlangsung mahasiswa merasa pembahasan UKT tidak secara serius ditanggapi, dan harus diadakan rapat khusus dalam menggaji kebijakan dengan melibatkan mahasiswa.

“Saya harap kemenag maupun pendis ini harus bersikap lebih bijak dan birokratis. Sehingga dalam merumuskan segala sesuatu kebijakan maupun keputusan harus secara legitimas, bukan hanya di sampaikan begitu saja melalui media”.

Lalu bagaimana dengan kampus-kampus ptkin yang belom pernah menerapkan banding? Saya yakin pimpinan kampus akan menggantungkan gagasan banding ukt tersebut jika tidak ada sebuah rumusan dalam bentuk pedoman maupun petunjuk teknis yang di keluarkan oleh kemenag maupun pendis untuk di jadikan acuan realisasinya.” (Qori : Presma IAIN Kediri)

Sesuai dengan tuntutan mahasiswa diantaranya adalah bagaimana uang kuliah tunggal di PTKIN tidak boleh naik bahkan harus diskon, melihat kondisi penghasilan keluarga ditengah pandemi covid-19 ini, dan regulasi pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa baru yang tidak sesuai kondisi keluarga dengan besaran UKT yang didapat hanya karena kekurangan berkas persyaratan. Mereka menganggap bahwasanya pengajuan banding UKT tidak bisa menjadi solusi bagi mahasiswa, karena dinilai akan menyulitkan dalam pengumpulan berkas dan tidak akan merata dirasakan mahasiswa.

“Pengajuan Banding dirasa Tidak Efektif dan tingkat keberasilannya tidak dijamin, Sistem dan proses pengajuan Banding tentu sulit dikondisi pandemi ini. Contoh, butuh surat ini, ngurus surat itu dikondisi seperti ini kita bisa menjamin semua mahasiswa menjangkau”

“Kami Harap Para Pemangku Kebijakan memberikan Keputusan Bijak yang Pro Mahasiswa terkait Diskon UKT” . (Onky Fahrur Rozie : Presma UINSA sekaligus Koordinator pusat Dema PTKIN)
Maka akan Sangat Bijak Jika Menteri Agama, Forum Rektor dan Plt Dirjen Pendis membuka Ruang Dialog untuk mencari Solusi agar Diskon UKT dapat Terealisasi.

Sejauh ini mahasiswa PTKIN masih memperjuangkan pemotongan UKT atau diskon bukan pengajuan banding seperti yang dijelaskan wakil menteri dan Dirjen Pendis.

“Pengajuan banding bukan solusi,maka diskon UKT, karena itu hak kami. Jika tidak ada diskusi terbuka oleh kementerian agama RI bersama mahasiswa,maka tolak opsi pengajuan banding” tegas koordinator pusat Dema PTKIN Onky Fahrur Rozie.

Pengirim : Qoriul Istafidz
(Presma IAIN Kediri sekaligus Tim Kajian UKT DEMA PTKIN)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here