Polemik Pilkada Serentak 2024 Dimata Praktisi Hukum

Heri Sunoto.SH, Direktur Jayabaya Law Office, Wakil Ketua Bidang Hukum Dan HAM DPD NasDem Kota Kediri, sekaligus Legal Departemen JYBmedia.com.

KEDIRI – JYBMedia: Heri Sunoto.SH, Direktur Jayabaya Law Office, di kantornya, Kota Kediri, Jawa timur, menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan amanat dan konsisten dengan Undang-Undang yang ada.

Wakil Ketua Bidang Hukum Dan HAM DPD NasDem Kota Kediri, sekaligus Legal Departemen JYBmedia.com, juga mengatakan, hal itu untuk menyikapi adanya usulan Revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini di bahas di gedung DPR RI..

Heri Sunoto menguraikan, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015.

Dimana, substansi perubahan tersebut, mengamanatkan tentang perubahan keserentakan pilkada secara nasional yang semula dilaksanakan dari 2020 menjadi 2024.

Perubahan itu, lanjut Heri , bukanlah tanpa dasar hukum, melainkan telah disesuaikan dengan alasan secara yuridis, filosofis, hingga sosiologis.

“Nah, oleh karenanya, menurut pendapat saya, bahwa UU ini mestinya dijalankan terlebih dulu. Tentu, ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai, mengapa Pilkada digelar serentak secara nasional di tahun 2024,” jelas Heri, dalam wawancara khusus dengan Jurnalis JYBmedia.com.

Menurutnya, dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 201 ayat 5 disebutkan, “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020”.

Kemudian, dalam perubahannya di UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 201 ayat 8 menjadi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.

Baca juga:  Ini Reaksi Komisi IV akan Pemberlakuan PPKM

Karena itu, tegas dia, seharusnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU yang ada, yaitu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah negara Indonesia pada 2024.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2024, merupakan amanat UU yang perlu dilaksanakan dan dievaluasi usai pelaksanaannya, sehingga evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan apakah revisi perlu dilakukan atau tidak.

“UU tersebut mestinya dilaksanakan dulu, nah kalau sudah dilaksanakan nanti tahun 2024, baru dievaluasi. Hasil evaluasi itulah yang menentukan apakah UU Nomor 10 tahun 2016 itu harus ubah kembali atau tidak,” tuturnya.

Terlebih, saat ini harusnya Legislatif dan Pemerintah harus fokus dalam menghadapi pandemi COVID-19, mengatasi berbagai persoalan dari aspek kesehatan, hingga dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi.

“Hari ini harusnya fokus utama Legislatif dan Esekutif adalah bagaimana bisa cepat mengatasi masalah pandemi Covid-19, alhamdulillah walaupun sekarang ini sudah ada vaksin untuk penanganan covid-19, oleh karena itu prioritas sekarang adalah bagaimana menyelamatkan seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia , jadi tentu ada prioritas-prioritas yang harus lakukan,” tegas Heri.

Hal yang terpenting dalam kondisi Pandemi, Negara wajib hadir untuk rakyatnya di tengah merebaknya pandemi virus Corona ( Covid-19 )

” Salus populi suprema lex esto atau Salus populi suprema est yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Adagium latin ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya “De Legibus” imbuhnya

Diakhir wawancara, saat disinggung soal pengisian jabatan Wakil waliota Kediri yang sampai saat ini blm terisi, Heri belum bisa berkomentar. Dimana, akhir tahun 2019, Tatib DPRD Kota Kediri tentang pengisian jabatan Wakil Walikota Kediri, masih menuai perdebatan antar kalangan anggota DPRD saat akan diparipurnakan.

Baca juga:  Hidupi Keluarga Dengan Bekal Seni Ukir dan Kreativitas

” Maaf saya belum bisa memberikan keterangan soal itu mas, nanti aja pasti ada saatnya saya akan berkomentar dan memberikan pandangan sesuai kaidah hukum bukan asumsi asumsi ” ungkap Lawyer Muda di Kota Kediri, ini.

” Tapi, kalau ada yang mau berdiskusi membahas soal ketentuan dan teknis pengisian jabatan Wakil Walikota Kediri, sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dengan senang hati dan terbuka saya siap berdiskusi ” tutup Heri. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here