Nurhadi : UU Ciptaker akan Pesangon Dinilai Masih Wajar

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi

JAKARTA – JYBMedia: Munculnya ketentuan baru hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai masih wajar. Ketentuan tersebut, tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Ditambah lagi, aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) itu menyatakan, nilai maksimal pesangon yaitu sembilan bulan gaji. Hak tersebut, diberikan bagi karyawan yang mengabdi selama delapan tahun lebih.

“Terkait jumlah maksimal pesangon diberikan kepada pegawai yang sudah mengabdi puluhan tahun, saya kira itu masih cukup layak,” kata anggota Komisi IX DPR Nurhadi, saat dihubungi, Rabu (24/2).

Politikus Partai NasDem identik mengenakan ikat kepala ini juga mengutarakan, meski yang diiterima oleh pekerja yang di-PHK berkurang. Namun, setidaknya ketentuan ini mendorong masyarakat lebih mandiri dan produktif.

“Juga mendorong masyarakat agar tidak hanya berorientasi sebagai pekerja tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja,” ungkap dia.

Selain itu, dia menyambut baik kehadiran PP Nomor 35 Tahun 2021. Implementasi UU Ciptaker bisa dijalankan secara penuh.

“UU Ciptaker sudah bisa diterapkan dengan dengan kaki penuh, tidak separoh kaki lagi,” ujar dia.

Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 pasal 40, terdapat beberapa hak pekerja yang mengalami PHK. Yakni, pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pekerja.(*/red)

Baca juga:  Kesesjahteraan Lansia Jadi Sorotan Komisi VIII

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here