DPR RI Minta, Pemerintah Tetapkan Banjir Bandang NTT Bencana Nasional

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena.

JAKARTA – JYBMedia: DPR RI meminta pemerintah menetapkan peristiwa Banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional karena Banjir dan longsor di NTT telah menimbulkan kerusakan dalam skala luas.

“Karena itu, penting untuk segera ditetapkan menjadi bencana nasional agar pemerintah pusat turun tangan penuh mengendalikan bencana di NTT bersama Pemprov NTT dan pemda se-kabupaten atau kota di NTT,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (5/4).

Ia mengaku, telah merasakan langsung dan mendengarkan laporan dari beberapa kabupaten dan kota di NTT terkait dampak hebat bencana yang terjadi mulai dari korban jiwa, kerusakan fasilitas-fasilitas publik, kerusakan rumah penduduk hingga aktivitas masyarakat di beberapa daerah yang lumpuh total.

Berkaca pada kondisi itu, menurut Melki, bencana NTT tidak bisa hanya ditangani oleh skala kabupaten atau kota dan provinsi saja.

“Dengan melihat dampak bencana yang begitu dahsyat, mulai dari korban jiwa, jalan dan jembatan putus, tiang listrik tumbang, rumah-rumah penduduk roboh dan berantakan, sekolah, puskesmas, rumah sakit juga ikut rusak, jaringan untuk komunikasi juga sulit diakses,” katanya.

Ia melanjutkan, penetapan bencana di NTT sebagai bencana nasional akan membuat kerja pemerintah pusat dan daerah lebih optimal, khususnya terkait pemulihan sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat di NTT.

“Dengan status bencana nasional ini, kami juga berharap pemerintah pusat bisa membantu untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 atau penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah pasca-bencana,” imbuh Melki.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menangani Banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang yang terjadi di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga:  Pospera Lamongan Desak DPRD Awasi Biaya Pendidikan

Jokowi meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bergerak cepat mengatasi bencana alam tersebut.

“Secara cepat melakukan evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganan dampak bencana,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/4).

BNPB mengungkap setidaknya tiga Banjir besar melanda NTT dalam 10 tahun terakhir, termasuk Banjir yang menerjang Kabupaten Flores Timur sejak Minggu (4/4) dinihari.

“Gambaran 10 tahun terakhir di NTT, memang kita lihat Banjir terjadi dalam satu dekade ini dan berdampak pada beberapa korban, juga termasuk infrastruktur dan rumah rusak,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati melalui konferesi pers daring, Senin (5/4).

Mengutip paparan yang disampaikan Raditya, Banjir besar sebelumnya terjadi pada 11 April 2021 di Kabupaten Belu. Bencana itu menyebabkan 3.277 rumah dan 14 fasilitas umum rusak.

Kemudian pada 3 November 2010, Banjir juga didapati di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan menelan korban meninggal dunia hingga 31 orang.

Sebanyak tujuh orang dinyatakan hilang karena bencana itu. Kemudian 27 orang lainnya luka-luka. Banjir juga menyebabkan 159 rumah rusak.

Sementara hingga hari ini, Banjir yang melanda NTT sudah menelan nyawa 68 orang. Kemudian 15 orang lainnya luka-luka, 70 orang hilang dan 2.655 jiwa terdampak.

Angka tersebut diakumulasi dari jumlah korban di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Alor.

Proses evakuasi masih terus berjalan. Raditya mengatakan evakuasi dan penyaluran bantuan masih terkendala di pulau-pulau kecil karena perkara akses.

Baca juga:  Peringatan Hari Santri Dipusatkan di Kabupaten Kaur

Sedangkan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi melaporkan, jumlah korban meninggal di Pulau Adonara, Flores Timur sudah mencapai 69 orang.

Lebih lanjut, Raditya menjelaskan wilayah yang terdampak Banjir di Kabupaten Flores Timur merupakan kawasan yang memiliki risiko Banjir tinggi.

“Desa yang terdampak memang ada di kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berpapasan dengan pesisir. Ini catatan penting kita,” katanya dikutip dari CNNIndonesia .

Catatan BNPB menyatakan ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah-wilayah tersebut, Banjir bandang menerjang sekitar pukul 01.00 WIB.

Menurut Prakiraan Curah Hujan Dasarian I-III April 2021, curah hujan di wilayah Flores Timur termasuk dalam kategori menengah hingga tinggi. (*/)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here