Tangani Banjir, Walikota Medan Alokasikan Anggaran Rp 45 Miliar

(ist)

MEDAN – JYBMedia: Walikota Medan Bobby Nasution memperkuat koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk merealisasikan normalisasi Sungai Bedera yang melintasi Kota Medan dan Deliserdang. Normalisasi menjadi salah satu cara untuk mengatasi persoalan Banjir di ibukota Sumatera Utara ini. Tidak hanya koordinasi, bahkan Bobby Nasution pun menambah alokasi anggaran pembebasan tanah untuk wilayah Medan dari sebesar Rp 35 miliar menjadi Rp 45 miliar.
Kepala Bappeda Medan Benny Iskandar menerangkan, awalnya untuk Sungai Bedera Pemko Medan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35 miliar, sedangkan untuk Sungai Babura sebesar Rp10 miliar. Sementara, lanjut Benny Iskandar, kebutuhan pembebasan tanah di wilayah Medan untuk mendukung normalisasi Sungai Bedera mencapai Rp 59 miliar. Artinya, untuk pembebasan tanah masih kurang Rp24 miliar lagi.

“Kemarin, Pak Walikota telah bertemu dengan berkoordinasi dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jarot Widyoko. Dalam pertemuan itu, Pak Wali Kota menjelaskan, ada alokasi anggaran Rp10 miliar lagi yang sebelumnya diproyeksikan untuk pembebasan tanah di Sungai Babura. Ternyata ‘kan untuk Sungai Babura tidak bisa dilaksanakan tahun depan karena dibutuhkan Rp1,3 triliun untuk pengadaan tanah. Untuk itu, alokasi Rp10 miliar untuk Sungai Babura dialihkan ke Sungai Bedera. Makanya, alokasi untuk Sungai Bedera bertambah menjadi Rp45 miliar,” jelas Benny Iskandar.

Anggaran sebesar Rp 45 miliar ini, lanjut Benny Iskandar, masihlah kurang. Dengan kebutuhan pembebasan tanah di wilayah Medan Rp 59 miliar, maka masih terdapat kekurangan sebesar Rp14 miliar lagi. Sedangkan untuk wilayah pembebasan lahan di Deliserdang mencapai Rp12 miliar.

“Itulah yang kita mintakan dapat dialokasikan oleh pemerintah pusat,” sebut Benny Iskandar.

Pembebasan Lahan

Baca juga:  Hari Ini, Tiket World Superbike Mandalika Resmi Dijual

Benny Iskandar mengatakan, pembebasan tanah untuk normalisasi Sungai Bedera ini tidak bisa dilakukan di wilayah Medan saja. Soalnya, Sungai Bedera ini melintasi wilayah Medan dan Deliserdang.

“Kalau hilir Sungai Bedera di wilayah Deliserdang tidak juga dibebaskan, normalisasi itu sia-sia. Airnya tetap tersumbat di Deliserdang,” ungkap Benny Iskandar.

Untuk mengatasi itu, Kementerian PUPR akan mencoba menambah anggaran normalisasi Sungai Bedera untuk membantu biaya pembebasan tanah ini atau menyurati Pemprovsu untuk meminta mengalokasikan kekurangan anggaran pembebasan tanah tersebut.

Yang perlu digarisbawahi, kata Benny Iskandar, sebenarnya sungai itu kewenangan pusat, dalam hal ini BWSS. Waktu itu, BWSS mengatakan, kalau dana pendamping, atau pancingan dari Pemko/Pemkab, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana. Memang, pihak BWSS telah mengalokasikan Rp45 miliar, namun itu untuk pembangunan fisik. Tentu saja pembangunan fisik tidak bisa dilakukan kalau tanahnya belum bisa dibebaskan.

“Karena itulah kemarin Pak Walikota kita minta kepada Dirjen, kalau bisa alokasi anggaran Rp 45 miliar untuk pembangunan fisik itu ditambah lagi untuk pembebasan tanahnya. Karena kita tak mampu mengeluarkan anggaran pembebasan tanah lebih dari Rp 45 miliar,” ungkap Benny Iskandar, dilansir dari topmetro

Benny Iskandar menambahkan, biasanya pembebasan tanah dilakukan oleh panitia. Khusus untuk di Medan, tim tersebut berasal dari Pemko Medan.(*/)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here